Petani Sawit Mogok Panen, DPR Desak Pemerintah Stabilkan Harga TBS

idntimes · 13 Jul 2022 893 Views

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IV DPR RI, Alien Mus dari fraksi Golkar menyoroti aksi mogok panen petani kelapa sawit. Untuk itu, dia meminta pemerintah segera menstabilkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit agar petani bisa melanjutkan aktivitas memanen.

"Sebetulnya kalau dari Komisi IV sudah selalu menyampaikan untuk tingkatkan produksi kelapa sawit, remajakan kembali, tentunya lagi, lagi, dan lagi kestabilan harga," kata Alien saat ditemui awak media di Jakarta Utara, Rabu (13/7/2022).

1. Petani sawit ngadu ke DPR harga TBS anjlok

Alien mengatakan Komisi IV telah didatangi oleh asosiasi petani kelapa sawit. Para petani mengeluhkan harga TBS yang anjlok lebih dari 70 persen.

"Kemarin kami di Komisi IV sudah didatangi dari beberapa asosasi petani kelapa sawit, dan itu sangat disayangkan sekali. Karena kemarin ada harga yang begitu baik, hampir Rp3.000-an lebih, tiba-tiba turun lagi jadi Rp800. Ini menjadi salah satu permasalahan bahwa mereka kecewa sekali dengan hasil yang mereka sudah capai tapi harga tidak stabil," ucap Alien.

2. Harga TBS harus segera distabilkan demi kelancaran ekspor produk minyak sawit

 

Alien mengatakan ekspor olahan kelapa sawit seperti minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) adalah kontributor utama dari kinerja ekspor Indonesia. Untuk itu, harga TBS perlu segera distabilkan agar industri sawit berjalan lancar, dan tak ada lagi petani mogok panen.

"Ini juga mereka mengeluhkan sekali, bagaimana pun juga sawit menjadi sumber ekspor terbesar dari Indonesia," ujar dia.

3. Petani pilih mogok panen karena harga TBS anjlok

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung mengatakan sekitar 30-40 persen dari jumlah petani sawit nasional memilih untuk berhenti panen.

Dia mengatakan, para petani hanya mendapatkan keuntungan kecil dari penjualan TBS ke pabrik kelapa sawit (PKS), karena tingginya biaya panen dan ongkos menjual ke PKS.

"Bayangkan saja dari mulai memanen sampai ke pabrik kami harus mengeluarkan paling tidak Rp500/kilogram (kg). Dari memanen sampai ke pabrik. Belum lagi upah-upah lain, katakan upah mandor, biaya pupuk. Ya tekor dong. Daripada tekor, ya mending tidak jadi memanen," kata Gulat kepada IDN Times, Senin (11/7).

Recommend