Hindari Kolaps, Biden Setuju Naikkan Batas Utang AS

idntimes · 05 Jun 2023 2.8K Dilihat


Jakarta, IDN Times -
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) Tanggung Jawab Fiskal atau Fiscal Responsibility Act 2023 menjadi undang-undang (UU) pada Sabtu (3/6/2023). Langka ini untuk mencegah gagal bayar utang (default) pemerintah yang bersejarah.

"Kesepakatan bipartisan ini merupakan kemenangan besar bagi perekonomian kita dan rakyat Amerika," ujar Biden tak lama setelah Senat meloloskan RUU itu pada Kamis (1/6/2023) malam waktu setempat, dilansir Xinhua.

UU bipartisan itu menangguhkan batas utang publik hingga 1 Januari 2025, dan meningkatkan batas tersebut ke tingkat utang aktual pada 2 Januari 2025. AS dikhawatirkan akan gagal membayar utangnya menjelang kesepakatan yang berlangsung di DPR AS pada Kamis.

Biden mengatakan dengan meningkatkan batas pinjaman, pemerintah AS telah menghindari terjadinya kolaps pada perekonomian negaranya. Istilah gagal bayar tersebut berarti pemerintah AS tidak dapat meminjam uang lebih banyak lagi atau membayar semua tagihan yang ada.

 

1. Biden berikan pujian kepada para anggota parlemen dari Partai Republik  

Dilansir BBC, Biden memberikan pujian kepada para anggota parlemen dari Partai Republik, yang dianggap jarang terjadi. Dia mengatakan mereka melakukan tindakan dengan itikad baik.

AS pada Januari mencapai batas plafon utang sebesar 31,4 triliun dolar AS atau setara dengan Rp467.919 triliun. Nilai itu setara 120 persen lebih dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan mereka.

Biden mengatakan potensi gagal bayar sebelum batas waktu pada Senin, 5 Juni 2023, merupakan sebuah "bencana". Keputusan Biden yang tak seperti biasanya, melakukan pidato di Ruang Oval, menegaskan situasi yang dihadapi AS sangat serius jika batas utang tidak dinaikkan pada menit-menit akhir. Secara umum, pidato yang disampaikan dari Ruang Oval biasanya diperuntukkan untuk krisis besar, seperti perang atau bencana alam.

Setelah berminggu-minggu lamanya, Gedung Putih dan pihak Partai Republik berdebat mengenai detail kesepakatan itu. Ada keraguan tentang apakah paket kebijakan tersebut akan benar-benar selesai sebelum pemerintah AS mengalami kehabisan uang pada Senin.

Dengan demikian, kesepakatan tersebut menunda batas utang hingga (1/1/2025). Kebijakan ini juga membatasi pengeluaran nonpertahanan, sambil memperluas persyaratan kerja untuk bantuan makanan dan kesehatan, di antara ketentuan lainnya.

 

2. Badan Anggaran Kongres menilai langkah itu berarti penghematan 1,5 triliun dolar AS

Selama beberapa bulan, saat Gedung Putih dan Kongres mengalami kebuntuan dalam proses negosiasi perihal persyaratan untuk menaikkan plafon utang, Kementerian Keuangan AS telah menerapkan "langkah-langkah luar biasa" untuk mencegah gagal bayar utang.

Pada Selasa (30/5/2023) lalu, pihak Badan Anggaran Kongres menilai undang-undang ini akan menghasilkan penghematan sebesar 1,5 triliun dolar AS atau setara dengan Rp22.353 triliun dalam satu dekade. Namun, RUU ini sempat terancam tidak lolos di parlemen AS, setelah anggota legislatif dari kedua partai menyuarakan keberatan.

Anggota dari Partai Republik ultrakonservatif mengeluhkan mereka hanya mendapatkan sedikit konsesi sebagai imbalan dari kenaikan batas utang. Sedangkan dari beberapa anggota Partai Demokrat, yang notabene merupakan partai penguasa di AS saat ini, justru mengeluhkan beberapa poin. 

Mereka mengkritik ketentuan yang meningkatkan persyaratan kerja bagi warga AS penerima bantuan pangan federal, serta aturan yang memulai kembali pembayaran pinjaman mahasiswa.

Hasil keputusan tersebut mencatat bahwa sebanyak 314 anggota parlemen AS mendukung diloloskannya UU ini sedangkan 117 lainnya memilih menolak, meskipun ada salah satu pimpinan keluar di kedua pihak.

 

3. Menteri Keuangan AS juga pesimis bisa bayar utang jika UU tidak diloloskan di DPR

Dilansir Xinhua, Menteri Keuangan AS Janet Yellen memperingatkan negara itu berpotensi kehabisan uang untuk melunasi tagihannya secara tepat waktu jika Kongres gagal mengatasi isu plafon utang tersebut pada 5 Juni 2023. Dia menilai pemerintah kemungkinan besar tidak akan mampu memenuhi kewajiban utangnya, kecuali Kongres memberikan suara untuk menaikkan batas utang.

Setelah pemungutan suara, Yellen memuji legislasi tersebut dengan mengatakan bahwa itu melindungi keyakinan penuh dan kredit AS serta menjaga kepemimpinan keuangan AS, yang sangat penting bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi AS.

Plafon utang merupakan batasan jumlah uang yang dapat dipinjam oleh AS untuk mendanai roda pemerintah dan memenuhi kewajiban keuangan negara itu. Sejak 1945, AS telah menaikkan plafon utangnya sebanyak 103 kali. 

Menurut Goldman Sachs, bank investasi global, total utang pemerintah federal AS akan melampaui 35 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp14.969) pada Januari 2025, yang setara dengan lebih dari 100 ribu dolar AS untuk setiap warga negara AS.

Para investor dan analis pasar juga ikut menyaksikan drama yang berlangsung atas keputusan dinaikannya atau tidak terhadap batas utang selama sebulan terakhir ini. Mereka juga sebelumnya merasa khawatir bahwa seiring berjalannya waktu, belum ada kesepakatan yang tercapai terkait nasib ekonomi AS itu sendiri.

 

Menyarankan

AS Kirim Paket Senjata Terakhir yang Tersedia ke Ukraina

Kompas · 28 Des 2023 3.1K Dilihat

Rangkuman Hari Ke-656 Serangan Rusia ke Ukraina: Biden Undang Zelensky ke Gedung Putih | Safari Zelensky ke Amerika Latin

Kompas · 12 Des 2023 8.6K Dilihat

Dana Perang Ukraina Hampir Habis, Zelensky Mau Temui Biden di AS

CNN Indonesia · 12 Des 2023 6.7K Dilihat

Pejabat AS Tak Satu Suara soal Bantuan untuk Perang Ukraina

Kompas · 11 Des 2023 8.6K Dilihat

Putin Diperlihatkan Simulasi Tombol Nuklir Rusia, tapi Menolak Menekannya

Kompas · 05 Des 2023 7.9K Dilihat

Rusia Singgung NATO sebagai Syarat Damai di Ukraina, Ditolak Kyiv

CNN Indonesia - Ekonomi · 28 Nov 2023 7.3K Dilihat

Rangkuman Hari Ke-635 Serangan Rusia ke Ukraina: Kyiv Pecat Pejabat Lagi | Mokswa Bantah Kirim Migran

Kompas · 21 Nov 2023 11.4K Dilihat

AS Kirim 1 Juta Amunisi Hasil Sitaan dari Iran, Bantu Ukraina Perang

CNN Indonesia · 05 Okt 2023 71.3K Dilihat

Zelensky di Sidang Umum PBB: Perang Rusia Tak Hanya Soal Ukraina!

Detik · 20 Sep 2023 8.9K Dilihat