Jakarta, CNBC Indonesia - Pemilik media sosial X, Elon Musk enggan menurunkan video penusukan uskup yang terjadi di Sydney beberapa waktu lalu. Padahal perintah take down telah dikeluarkan oleh pemerintah Australia pada platform yang dulunya bernama Twitter itu.
Berdasarkan pernyataan perusahaan, unggahan video itu tidak melanggar kebijakan perusahaan soal ujaran kebencian. Lebih lanjut, X merasa pemerintah manapun tidak punya kekuataan mendikte konten yang diakses pengguna secara global.
Nampaknya juga tak ada rencana X untuk mematuhi perintah pemerintah Australia. Bahkan perusahaan berencana menggugat permintaan tersebut.
Musk juga bereaksi keras terhadap permintaan tersebut. Dalam salah satu pernyataan, dia menyebut pemerintah Australia sebagai komisar yakni jabatan pemimpin badan pemerintah yang digunakan Uni Soviet.
"Komisar sensor Australia meminta pemblokiran kontan secara global!" kata Musk.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese buka suara soal peredaran video penusukan yang beredar masif di X. Dia merasa heran karena perusahaan memiliki tidak mengikuti permintaan pemerintahnya.
Apa yang dilakukan X, menurutnya bukan lagi terkait kebebasan berekspresi. Dia juga menambahkan hanya perusahaan Musk yang menentang, berbeda dengan yang dilakukan media sosial lain.
"Saya merasa sangat aneh bahwa X memilih tidak tunduk dan berusaha melawan," katanya.
Albanese menekankan semua hal yang mempromosikan sentimen negatif dapat berpotensi untuk memperkeruh suasana.
Video yang beredar tersebut memperlihatkan pelaku penusukan berteriak menuding uskup menghina islam. Sementara itu, pelaku yang berusia 16 tahun telah ditangkap kepolisian setempat.
