Rusia menawarkan penghentian invasi di Ukraina dengan syarat Presiden Volodymyr Zelenskyy membatalkan niat bergabung ke NATO, namun Kyiv menolak.
Pemimpin delegasi Ukraina David Arakhamia mengatakan Rsusia telah mengusulkan resolusi atas konflik tersebut sejak menjelang akhir 2022.
Arakhamia mengatakan kepada jurnalis Ukraina Natalia Moseychuk bahwa Rusia memandang netralitas Ukraina sebagai syarat utama untuk potensi perdamaian, namun pihak Kyiv menaruh sangsi atas kata-kata tersebut.
"Mereka benar-benar berharap bahwa mereka akan menekan kami untuk menandatangani perjanjian tersebut sehingga kami bersikap netral. Itu adalah hal besar bagi mereka," ujar Arakhamia dikutip dari Business Insider.
"Tidak ada, tidak akan ada kepercayaan pada Rusia bahwa mereka akan melakukannya. Itu hanya bisa dilakukan jika ada jaminan keamanan," terang Arakhamia mengutarakan ketidakpercayaan atas bujukan Moskow tersebut.
Menurut Arakhamia menandatangani perjanjian tanpa jaminan seperti itu akan membuat Ukraina rentan akan potensi serangan karena hal itu akan memberi Rusia kesempatan untuk berkumpul dan bersiap menghadapi agresi militer berikutnya.
Saran agar Ukraina tidak melakukan penandatanganan perjanjian apapun pertama kali datang dari mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ketika datang ke Kyiv pada April 2022.
Ukraina dan Rusia sempat menyatakan kesiapan pertemuan Zelenskyy dan Vladimir Putin. Diskusi mendadak terhenti ketika pasukan Rusia mundur dari Kyiv. Penarikan pasukan tersebut mengungkap kejahatan perang yang besar, termasuk pembantaian Bucha yang merupakan tragedi pembantaian ratusan rakyat sipil Ukraina oleh pasukan Rusia pada Maret 2022.
Putin sempat mengatakan keputusan menginvasi Ukraina merupakan langkah yang salah karena perang tersebut menjadi bumerang dan membuat negara-negara anggota NATO bersatu mendukung Ukraina.
Kendati demikian Ukraina tampaknya tidak akan segera bergabung dengan NATO karena AS menentang perluasan keanggotaan demi menghindari peningkatan ketegangan pihak Barat dengan Rusia.
